Jakarta - Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang resmi mengeluarkan arahan efisiensi anggaran pada 22 Januari 2025 lalu. Instruksi ini dibuat tertulis oleh Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Hal ini disampaikan Kordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) Syafrudin Budiman, SIP melalui rilis media, Selasa (11/2/2025) di Jakarta. Dimana Relawan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 ini memandang negara perlu menghemat anggaran, untuk dialihkan pada kesejahteraan sosial masyarakat.
"Kami (red- Relawan ARPG) memandang keputusan instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, sangat relevan di tengah perbaikan ekonomi nasional. Negara perlu memangkas anggaran yang tidak efektif dan boros, agar bisa digunakan pada pelayanan sosial dan kesejahteraan masyarakat," ujar Gus Din sapaan akrabnya.
Menurut Ketua Umum DPP Barisan Pembaharuan 08 ini, kebijakan efisiensi anggaran dinilai positif dan bisa menjadi budaya dalam pemerintahan. Kebijakan bisa diarahkan untuk pembangunan yang lebih prioritas dan mendesak.
“Kebijakan realokasi belanja APBN akan mengarah pada pembangunan yang sangat sesuai, sebagaimana diinginkan Pemerintah Pusat. Kita pernah melakukan efisiensi anggaran pada saat pandemi Covid-19 dan berjalan sukses. Kalau saat ini dilakukan lagi tidak ada masalah," terang Gus Din yang juga Konsultan UMKM ini.
Kata dia, efisiensi anggaran ini juga belanja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tidak akan berdampak vital pada perputaran domestik bruto di pusat dan di daerah. Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya memindahkan plafon anggaran yang lebih prioritas.
"Kita yakin efisiensi anggaran 2025 ini tidak akan berdampak terhadap ekonomi, sebab ukuran dan alokasinya sudah sesuai target-target dan harapan pemerintah. Kalaupun ada efek tidak akan signifikan dan progresif, sebab ada pencapaian pembangun lain yang akan dicapai," tegas Gus Din.
Baginya, kebijakan melakukan efisiensi anggaran ini sangat membantu untuk meningkatkan efektivitas APBN. Kalaupun ada efek negatif hanya di sektor-sektor tertentu saja.
“Sebut saja contohnya, pengurangan biaya meeting dan perjalanan dinas ini akan menekan sektor perhotelan dan transportasi. Akan tetapi akan ada efek lainnya, yang berputar di masyarakat bawah dalam meningkatkan roda pacu ekonomi di masyarakat umum," pungkas Gus Din.
Instrukti Presiden Prabowo untuk Menghemat APBN dan APBD
Sebelumnya Inpres yang dikeluarkan pada 22 Januari lalu menuliskan, ada delapan jejeran pemerintah yang terimbas pemangkasan anggaran pada pemerintahan Prabowo. Mulai dari Kementerian, TNI, Polri, kejaksaan, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, gubernur, dan juga bupati/walikota.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa, Presiden Prabowo meminta untuk memilah pemangkasan yang dilakukan. Belanja-belanja yang dianggap memiliki dampak terhadap perbaikan perekonomian dan kesejahteraan harus diperkuat, begitupun sebaliknya.
Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyampaikan, efisiensi ini dilakukan agar fokus anggaran bisa semakin efisien. Bahkan, penggunaan anggaran akan lebih ditujukan bagi langkah atau kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Seperti makan bergizi gratis, juga beberapa langkah seperti swasembada pangan, energi, kemudian perbaikan sektor kesehatan serta langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat untuk bisa menjadi sumber daya masyarakat yang makin unggul,” kata Sri Mulyani dilansir pada 27 Januari 2025.
(Cahaya)
