Polda Bali - Polres Karangasem - Antisipasi adanya kelangkaan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi, Unit IV Tipidter Sat Reskrim Polres Karangasem melaksanakan monitoring, pengecekan, dan koordinasi dengan beberapa SPBU yang ada di wilayah hukum Polres Karangasem untuk mengetahui ketersediaan BBM, Jumat (7/6).
Kapolres Karangasem AKBP I Nengah Sadiarta, S.I.K, M.H.,M.K.P., secara khusus memerintahkan Kasat Reskrim AKP Agus Adi Apriyoga, S.I.K., M.H., untuk mencegah adanya kelangkaan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi, khususnya di Kabupaten Karangasem.
Menurut keterangan dari beberapa penanggung jawab SPBU di Kabupaten Karangasem, tidak terjadi kelangkaan BBM. Hanya saja, pada hari sebelumnya sempat terjadi kesalahan teknis atau eror sistem yang ada di server wifi yang terhubung antara ATG, mesin EDC, dan dispenser mesin pompa, yang menyebabkan mesin tidak dapat berfungsi sama sekali (seperti terkunci), sehingga BBM belum dapat dikeluarkan.
"Eror sistem ini tidak hanya terjadi di SPBU Kabupaten Karangasem saja. Dikatakan bahwa SPBU seluruh Bali pada hari tersebut memang mengalami gangguan, sehingga menimbulkan antrean bagi pengguna BBM bersubsidi, baik solar maupun pertalite. Namun, hal tersebut tidak terjadi untuk BBM non-subsidi. BBM non-subsidi tetap beroperasi seperti biasanya," ungkap salah satu penanggung jawab SPBU.
Untuk hari ini, sistem yang sempat eror kemarin sudah dapat diatasi, dan kegiatan penjualan BBM bersubsidi sudah mulai normal kembali.
Kasat Reskrim AKP Agus Adi Apriyoga menegaskan bahwa kegiatan monitoring dan koordinasi ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan BBM bersubsidi dan mencegah adanya penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Kami melakukan monitoring dan pengecekan secara rutin untuk memastikan tidak ada kelangkaan BBM bersubsidi di wilayah Karangasem. Jika ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan atau penimbunan, kami akan segera melakukan penindakan," tegas AKP Agus Adi Apriyoga.
Masyarakat diimbau untuk turut berpartisipasi dalam mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang jika menemukan adanya penyalahgunaan atau penimbunan BBM bersubsidi yang dapat merugikan masyarakat luas.
(Cahaya)
