Bali - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, melaksanakan kunjungan ke lima Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi yang berada di dalam Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali pada hari Kamis (2/11). Dalam kunjungannya Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Romi Yudianto, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ambeg Paramarta serta para Kepala Divisi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.
Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja serta kondisi sarana prasarana pada satuan kerja dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej berkesempatan mengunjungi lima (5) Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali diantaranya Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar, dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar.
Dalam kunjungannya, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan pentingnya pemantauan dan peningkatan fasilitas serta pelayanan yang diberikan oleh seluruh Satuan Kerja di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memastikan bahwa seluruh Satuan Kerja memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat," ujarnya.
Selama kunjungannya, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara langsung berinteraksi dengan pegawai dan beberapa deteni yang berada di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar. Prof. Edward juga memeriksa kondisi ruang kerja pegawai pada masing-masing Satuan Kerja yang dikunjungi.
Dari hasil kunjungan ini membuat Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia optimis bahwa beberapa Satuan Kerja yang telah dikunjunginya akan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). "Fasilitas dan sarana prasarana yang tersedia cukup baik, dan pelayanannya juga sudah optimal. Kami berharap bahwa predikat WBK/WBBM segera dapat diraih," kata Prof. Edward.
(Cahaya)
